Tuai Pro Kontra, DPR Ajak Serahkan Vaksin Nusantara ke BPOM

23-02-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Dok/Man

 

Vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh dr. Terawan Agus Putranto menuai pro dan kontra di kalangan para ahli. Untuk memastikan hal tersebut, Komisi IX DPR RI mengunjungi dan melihat serta mendengar langsung presentasi dari tim peneliti Universitas Diponegoro (Undip) dan RSUP Kariadi. Dari kunjungan tersebut, diketahui Vaksin Nusantara telah dilakukan uji klinis tahap 1 kepada 30 orang relawan.

 

"Hasilnya sesuai presentasi para peneliti, Vaksin Nusantara aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping pada 30 relawan uji klinis tahap 1 dan terjadi peningkatan antibodi tubuh yang relatif tinggi untuk melawan Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dalam siaran persnya kepada Parlementaria, baru-baru ini. 

 

Disampaikan Melki, para peneliti bekerja dalam senyap dan berani mempublikasikan Vaksin Nusantara setelah proses uji klinis tahap 1 selesai dengan hasil positif dan berpotensi menjadi vaksin dengan metode baru dan bersifat individual. Dalam lawatan tersebut, perwakilan  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga hadir dan menerima  langsung hasil penelitian uji klinis tahap 1 untuk diteliti lebih lanjut sebelum masuk ke uji klinis tahap 2. 

 

 

"Bagi para peneliti dan berbagai kalangan yang punya pendapat lain silahkan langsung ke Undip atau RS Kariadi bisa juga menunggu hasil BPOM yang tengah mengecek data ini," ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Melki menilai, komentar terkait Vaksin Nusantara yang tidak melalui konfirmasi ke peneliti atau melihat hasil BPOM, tidak berkontribusi terhadap upaya pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Produksi dan Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan Dalam Negeri yang menjadi pesan Presiden Jokowi bagi sektor kesehatan.

 

"GeNose dan Vaksin Nusantara jika telah melalui serangkaian uji sesuai ketentuan yang berlaku, bisa menjadi pintu masuk membangun kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan," pungkas Melki. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...